Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid Usulkan Gaji PPPK Ditanggung APBN
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengusulkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditanggung oleh Anggaran Pendapatan...
Topik: #Pemerintahan
Raker Bersama Komisi II DPR RI, Mendagri Uraikan Solusi Penataan PPPK di Daerah
Raker terkini bersama Komisi II DPR RI, Mendagri jelaskan solusi penataan PPPK di daerah.
Sekretariat Sekretaris Provinsi Kawal Penataan Pemerintahan Non Aba dan Belanja Pegawai di Rapat Kerja Komisi II DPR RI
Sekretariat Sekretaris Provinsi memantau penataan pemerintahan non aba dan belanja pegawai dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI fajar kaltara
Mengawal Regulasi Belanja Pegawai dan Nasib PPPK di DPR RI: Aktualisasi Terkini
Mengawal Regulasi Belanja Pegawai dan Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Keterbatasan Anggaran Daerah Tidak Boleh Jadi Alasan Berhentikan PPPK
Keterbatasan Anggaran Daerah Tidak Boleh Jadi Alasan Berhentikan PPPK Lensa Medan
DPR Minta Jaga Kekerjaan PPPK dan Paruh Waktu, Karena Anggaran Daerah Sudah Miskin
DPR mengingatkan tentang pentingnya melindungi PPPK dan Pegawai Pemerintahan Paruh Waktu dari pemberhentian karena keterbatasan anggaran...