KPK Periksa 5 ASN BPK Setelah Operasi Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan 5 aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik menggeledah rumah anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi pada pekan ini. Lima orang yang diperiksa adalah AYB yang pernah menjabat Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta dan saat ini menjabat Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.I BPK RI, RN yang merupakan Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Barat I BPK Perwakilan Sumatera Barat, FLR yang menjabat Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, ARG yang menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan Aceh III BPK Perwakilan Aceh, dan GNW yang merupakan anggota tim review Pusat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim.

Pernyataan ini diumumkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/7). Budi juga menyatakan bahwa penyidik masih melanjutkan penyidikan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain di luar 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang memiliki peran signifikan dalam dugaan pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim. KPK juga melakukan operasi geledah rumah Bobby Adhityo Rizaldi dan menyita sejumlah barang bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan.

Menurut Budi, operasi geledah rumah Bobby Adhityo Rizaldi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat bukti-bukti bahwa dia terlibat dalam dugaan suap pengondisian hasil audit BPK. Budi tidak menyatakan apakah telah ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan Bobby Adhityo Rizaldi dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK. Namun, Budi menyatakan bahwa penyidik akan terus melanjutkan penyidikan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026, dengan menangkap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan, termasuk Bupati Muara Enim Edison.

Banyak yang penasaran mengapa penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan. Menurut Budi, operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan untuk menangkap 10 orang yang diduga terlibat dalam dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026, yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi. Penyidikan KPK terus dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam penuturannya, Budi juga menyatakan bahwa KPK akan terus melanjutkan penyidikan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK. KPK juga akan melanjutkan operasi geledah rumah Bobby Adhityo Rizaldi dan menyita sejumlah barang bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan. Dengan demikian, kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim akan terus diproses sampai ke akhir.

Kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim telah mencapai puncak. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026 telah menangkap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan, termasuk Bupati Muara Enim Edison. KPK juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026. Dengan demikian, kasus ini akan diproses sampai ke akhir.