Komisi II DPR Membela PPPK dari Pemberhentian, Alasannya Mengapa?
Komisi II DPR memberikan penjelasan tentang mengapa PPPK tidak boleh diberhentikan, apalagi karena keterbatasan fiskal daerah. Simak...
Komisi II DPR memberikan penjelasan tentang mengapa PPPK tidak boleh diberhentikan, apalagi karena keterbatasan fiskal daerah. Simak...
Pemerintah dan DPR sepakat mencari jalan keluar atas kenaikan gaji pegawai pemerintah, serta aturan belanja pegawai daerah yang akan...
Mendagri Tito memberikan klarifikasi terkait status PPPK dan honorer di Indonesia.
Sekretariat Sekretaris Provinsi memantau penataan pemerintahan non aba dan belanja pegawai dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI fajar kaltara
Siaran Pers: Wali Kota Buka Orientasi PPPK 2026 dengan Fokus Etika dan Profesionalisme ASN - Jurnal Kalimantan
Mengawal Regulasi Belanja Pegawai dan Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia