Pemprov Kalsel Dorong Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Belanja Pegawai

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyambut baik upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait belanja pegawai. Hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi para pegawai pemerintah untuk menentukan kebijakan belanja yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Raden Syafruddin, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel, menyampaikan bahwa kebijakan belanja pegawai harus ditentukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan.

Menurut Raden Syafruddin, kebijakan belanja pegawai seharusnya meliputi beberapa aspek, yaitu:

- Pengadaan barang-barang yang diperlukan.

- Pembayaran gaji pegawai.

- Pengadaan fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan.