Sistem Desil Jadi Masalah SPMB di Samarinda, Banyak Kuota Afirmasi Sekolah Tak Terisi: Analisis dan Solusi

Samarinda merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur yang memiliki sistem pendidikan yang maju. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat di kota ini yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan. Salah satu masalah yang dialami oleh masyarakat Samarinda adalah sistem desil yang digunakan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Sistem desil ini telah menimbulkan kritik tajam dari DPRD Kota Samarinda, karena dinilai telah memberatkan masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

Sistem desil adalah pengelompokan atau pengkategorian masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Sedangkan jalur afirmasi adalah khusus calon murid atau siswa yang berasal dari keluarga berekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas (difabel). Penerapan kategori desil 1 hingga 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), justru memberatkan masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan.

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua murid. Tidak sedikit warga miskin yang gagal mendaftarkan anaknya lewat jalur afirmasi, akibat kendala status desil yang tidak sinkron dengan kondisi riil mereka.

Pada SPMB sendiri, memang kategori desil satu hingga empat menjadi salah satu syarat penting bagi calon siswa baru yang ingin mendaftar diri melalui jalur afirmasi. Namun, sistem desil ini telah menimbulkan masalah, karena indikator ini sangat tidak fleksibel di lapangan. Kelemahan utamanya terletak pada lambatnya pembaruan data yang membutuhkan waktu hingga tiga sampai enam bulan.

'Bagaimana jika ada warga yang tiba-tiba mengalami kesulitan ekonomi? Status desil mereka tentu tidak bisa langsung berubah seketika,' kata Ronald, Senin 22 Juni 2026. Selain masalah pembaruan data yang lamban, DPRD Samarinda juga menemukan kasus salah input data. Banyak warga yang secara nyata berada di garis kemiskinan yang seharusnya masuk dalam kategori desil 1 hingga 3 namun di dalam sistem justru tercatat di desil 5, yang dikategorikan sebagai masyarakat mampu.

Kondisi karut marut data ini membuat calon peserta didik yang sebenarnya layak menerima fasilitas afirmasi, justru tersisih oleh sistem. Ronald mencontohkan kondisi di SMP Negeri 4 Samarinda. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah itu menyiapkan 75 kursi untuk jalur afirmasi. Namun, hingga pendaftaran resmi ditutup, kuota yang terisi baru mencapai 38 siswa.

'Maka yang ingin saya pertanyakan ke Pemkot, apakah sisa kuota afirmasi ini nantinya akan dibuka gelombang kedua, atau dimasukkan ke jalur mana? Karena masih ada jalur domisili (zonasi) juga. Tetapi kalau dialihkan ke jalur domisili, sayang sekali. Jadinya, jalur afirmasi ini targetnya tidak maksimal,' terang Ronald.

Untuk itu, Ronald meminta Pemkot Samarinda menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan SPMB. Salah satunya dengan melibatkan tim verifikasi lapangan, yang mampu melihat langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil dan objektif. Dia juga mengusulkan agar pemerintah melonggarkan syarat administrasi, di mana masyarakat kurang mampu boleh diizinkan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan.

'Kita mengharapkan sama-sama peduli bahwa masih ada kesempatan bagi masyarakat kurang mampu. Harus ada langkah bijak agar persyaratan ke depannya memudahkan mereka yang benar-benar membutuhkan, untuk bisa mendapatkan pendidikan dan bersekolah,' jelas Ronald.