Respons Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi: Membenahi Tata Kelola Keuangan Kebun Binatang Surabaya

Di balik proses hukum terhadap mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS) Chairul Anwar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menempatkannya sebagai momentum untuk membenahi tata kelola keuangan di KBS. 'Kami berkomitmen untuk mengungkap setiap persoalan yang terjadi di lingkungan BUMD, termasuk dugaan penyimpangan dana di KBS. Seperti yang selalu saya sampaikan, sing salah ya seleh. Apa pun permasalahan di Pemkot memang harus dibenarkan,' kata Eri di kantor Wali Kota Surabaya, Rabu (22/7).

Menurut Eri, dugaan penyimpangan dana di KBS bermula dari hasil audit yang menemukan selisih sekitar Rp8 miliar antara saldo kas dan laporan keuangan KBS pada 2023. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut hingga kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp10,2 miliar. 'Ketika ada di dalam laporan kas ada uang sekitar Rp8 miliar, ternyata uangnya tidak ada. Karena itu kami buka semuanya supaya jelas prosesnya. Sekarang informasinya berkembang sampai sekitar Rp10 miliar,' ujarnya.

Setiap tahun, Pemerintah Kota Surabaya melakukan audit terhadap KBS. Namun, mulai beberapa tahun terakhir, Eri memerintahkan agar pemeriksaan dilakukan oleh auditor independen yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan auditor yang dipilih sendiri oleh BUMD. 'Saya minta audit internal yang tidak dipilih oleh BUMD. Saya lihat laporan audit ada yang tidak pas, akhirnya saya minta diaudit oleh tim independen yang direkomendasikan BPK. Dari situ ditemukan persoalan ini,' jelas Eri.

Eri memastikan bahwa dugaan penyimpangan tersebut tidak berdampak pada kondisi satwa dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, sejak 2024 pengawasan terhadap operasional KBS telah diperketat sehingga kebutuhan pakan hewan tetap terpenuhi. Tapi, bagaimana menurut korban sendiri, mantan Direktur Utama KBS, Chairul Anwar?

Pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama KBS, Chairul Anwar, yang menjadi tersangka dugaan korupsi, masih berlanjut. Eri mencatat bahwa proses hukum ini akan terus berlanjut hingga keputusan final. 'Kita harus menunggu proses yang lebih lanjut,' kata Eri.

Ramalan atau prediksi apa yang bisa dilakukan oleh Wali Kota Surabaya untuk membenahi tata kelola keuangan di KBS? Menurut analis hukum, hal ini bisa jadi momentum positif untuk membenahi tata kelola keuangan di KBS. Wali Kota Surabaya bisa terus menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMD di Surabaya.