Polemik Jokowi: Siapa, Kapan, Di Mana, Mengapa, dan Bagaimana? Analisis Pencalonan dari Wali Kota hingga Presiden

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menepis anggapan bahwa partainya harus bertanggung jawab atas polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dikatakannya dalam suatu kesempatan ketika ia berbicara tentang proses pencalonan politikus Jokowi dari Wali Kota hingga Presiden. Megawati mengungkapkan bahwa proses pencalonan politikus Jokowi sebenarnya merupakan tahapan yang memiliki mekanisme administrasi tersendiri.

Megawati menekankan bahwa PDIP berperan sebagai partai pengusung yang mendorong kandidat dan berupaya memenangkan kandidat tersebut dalam pemilihan. Sementara itu, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon berada pada penyelenggara pemilu. Hal ini yang kemudian membuat ia mempertanyakan mengapa persoalan mengenai ijazah baru terus dikaitkan dengan partainya apabila dokumen tersebut memang sejak awal menjadi bagian dari persyaratan pencalonan.

Ketika ditanya kenapa pemeriksaan dokumen persyaratan calon itu tidak pernah dilakukan secara serius oleh pemilu, Megawati menegaskan bahwa itu karena lembaga pemilu tidak pernah mempermasalahkan keabsahan dokumen tersebut. Ia mengatakan bahwa dokumen pencalonan seharusnya telah melewati proses pemeriksaan sebelum kandidat dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi. Jika lembaga pemilu tidak pernah mempermasalahkan keabsahan dokumen itu, mengapa sekarang mereka justru mengutserta masalah ijazah palsu.

Dalam analisisnya, Megawati menyatakan bahwa polemik soal ijazah Jokowi hanyalah sebuah tipu daya politik yang dibuat oleh lawan politik untuk mengadu domba partai. Namun, ia tidak menyebutkan siapa lawan politik tersebut. Dalam pernyataanya, Jokowi sendiri mengatakan bahwa ia akan membawa semua dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk disajikan dalam proses hukum yang kini tengah berlangsung.

Jokowi juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan menunjukkan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi bagian dari polemik. Ia mengatakan bahwa ia akan hadir dalam proses hukum tersebut membawa semua dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Polemik soal ijazah Jokowi sendiri masih belum menemukan titik terang. Namun, dari analisis dan penjelasan Megawati, kita dapat melihat bahwa polemik itu sendiri merupakan sebuah tipu daya politik yang dibuat oleh lawan politik untuk mengadu domba partai.

Megawati juga mengatakan bahwa PDIP telah melaksanakan proses pencalonan politikus Jokowi dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, lembaga pemilu harus bertanggung jawab atas keabsahan dokumen persyaratan calon. Jika lembaga pemilu tidak pernah mempermasalahkan keabsahan dokumen itu, mengapa sekarang mereka justru mengutserta masalah ijazah palsu.

Jika kita melihat dari sudut pandang politis, maka polemik soal ijazah Jokowi hanya merupakan salah satu contoh tipu daya politik yang dibuat oleh lawan politik untuk mengadu domba partai. Namun, bagi pemerintah dan lembaga pemilu, hal ini merupakan sebuah contoh kesalahan yang dibuat oleh lembaga pemilu dalam melakukan tugasnya.