Menghadap Wamensos, 4 Bupati Siap Bangun Sekolah Rakyat Permanen

Empat kepala daerah dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kertanegara, dan Buru datang ke kantor Kemensos untuk menegaskan kesiapan daerah masing-masing dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026). Mereka hadir untuk menunjukkan komitmen daerah masing-masing dalam mendukung program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Agus Jabo menegaskan Sekolah Rakyat merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan program yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Urgensi program ini terlihat dari masih tingginya jumlah anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Saat ini terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah, sementara Sekolah Rakyat baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.

Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat hadir dengan sistem boarding school dan fasilitas berstandar unggulan. Selain memperoleh pendidikan, siswa mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan (snack), laptop, hingga delapan stel seragam. Sistem boarding school dipilih karena banyak anak dari keluarga miskin belum memiliki lingkungan belajar yang layak. Melalui sistem tersebut, siswa memperoleh lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif untuk belajar sekaligus membangun karakter.

Agus Jabo menegaskan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menyekolahkan anak. Karena itu, pemerintah menjalankan intervensi terpadu melalui Sekolah Rakyat dengan menyekolahkan anak, memberdayakan orang tua, serta memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga agar perubahan yang dihasilkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap keluarga juga memperoleh bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.

Komitmen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat pun mulai diwujudkan melalui kesiapan penyediaan lahan di sejumlah wilayah. Bupati Agam Benni Warlis mengatakan telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung. Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas tujuh hektare. Ia juga menyerahkan salinan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari proses verifikasi.

Bupati Buton Selatan Muhammad Adios telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Masyarakat Buton Selatan, menurutnya, sangat merindukan kehadiran Sekolah Rakyat. Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi tengah berproses menyiapkan lahan beserta sertifikatnya. Komitmen ini menunjukkan keseriusan daerah dalam mendukung program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Agus Jabo mengajak pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar semakin banyak anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan keluar dari kemiskinan. Menurutnya, hal ini hanya bisa dicapai dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin.

Turut hadir dalam audiensi Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi. Hadir pula Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, serta Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Jauhari. Mereka semua hadir untuk membahas dan mendukung program Sekolah Rakyat yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Denganmemberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin, program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu menciptakan generasi yang lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu bekerja sama secara efektif. Mereka perlu memastikan bahwa program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta memantau kemajuan yang telah dicapai. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.