Koalisi Sipil Kibarkan Bendera Putih: Pemerintah Gagal Pulihkan Bencana Aceh-Sumatera

Banda Aceh, SERAMBINEWS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengibarkan bendera putih sebagai simbol kegagalan pemerintah dalam menangani dan memulihkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera sejak akhir November 2025.

Aksi tersebut digelar di depan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, Jumat (14/8/2026), dengan tuntutan utama agar Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai Bencana Nasional.

Menurut Koordinator Aksi, Rahmad Maulidi, hampir sembilan bulan setelah bencana terjadi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai masih berjalan lambat serta belum memberikan kepastian bagi masyarakat korban.

"Pemerintah belum menunjukkan kebijakan yang jelas dalam mempercepat pemulihan, termasuk kepastian mengenai anggaran dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi," kata Rahmad.

Bendera putih ini sebagai simbol kegagalan pengurus negara dalam menangani bencana ekologis Aceh-Sumatera," tambahnya.

Koalisi juga menegaskan bencana ekologis tersebut belum berakhir sebagaimana sebelumnya diketahui, tetapi seolah-olah sekitar empat bulan terakhir bencana tersebut sudah usai karena adanya klaim pemerintah yang mengatakan bencana ekologis telah usai dan telah berhasil diperlakukan dengan baik.

"Namun, di lapangan kondisi bencana ekologis tersebut masih belum berakhir. Sebagian wilayah di Aceh seperti Gayo Lues dan Aceh Utara masih dilanda banjir dalam sebulan terakhir. Banjir terbaru juga terjadi di Aceh Barat Daya," ujar Rahmad.

Kondisi serupa menurut koalisi juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pembersihan lumpur tidak maksimal, sungai masih dangkal, sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi masyarakat belum tertangani, air bersih masih sulit, hunian sementara seadanya, sedangkan hunian tetap dan daerah relokasi tidak ada kejelasan.

Selain itu, sekolah-sekolah korban bencana disebut masih menggunakan tenda. Sejumlah akses jalan dan jembatan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat juga masih dalam kondisi darurat. Klaim pemerintah mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurut pemerintah, rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan lancar dan telah memulai pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana. Hal tersebut tidak sesuai dengan laporan yang dilansir Tribunnews.com, di mana masyarakat korban masih dalam keadaan tidak nyaman dalam menanti kepastian rehabilitasi dan rekonstruksi serta kepastian bencana ekologis Aceh-Sumatera masih belum berakhir.

Analisis terhadap kejadian ini menunjukkan bahwa kondisi bencana ekologis tersebut masih belum berakhir dan tidak sesuai dengan klaim pemerintah. Pembangunan tidak seimbang dengan rekonstruksi, sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan kemerosotan kehidupan sosial masyarakat di daerah terdampak bencana ekologis.

Prediksi ke depan adalah, jika pemerintah tidak melakukan tindakan yang efektif untuk menangani dan memulihkan bencana ekologis tersebut, maka dampaknya akan semakin besar dan menyebabkan kemerosotan kehidupan sosial masyarakat di daerah terdampak bencana.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menegaskan bencana ekologis Aceh-Sumatera belum berakhir dan mengharapkan pemerintah segera menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional agar dapat memperoleh bantuan pemerintah dan internasional guna memulihkan bencana tersebut.