Kepala BKN Ungkap Hanya 233 PNS & 151 CPNS Resign di Semester I-2026

Sebanyak 2.722 ASN (Aparatur Sipil Negara) dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri alias resign selama enam bulan awal tahun ini. Namun, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh meluruskan bahwa hanya 384 ASN yang benar-benar tercatat mengundurkan diri selama periode semester I-2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 233 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 151 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Jumlah tersebut setara dengan 14% dari total 2.722 ASN yang dikabarkan resign.

Menurut Zudan, beragam alasan yang mendorong ASN untuk mengundurkan diri. Di antaranya adalah urusan keluarga, ingin fokus ke bidang atau pekerjaan lain, lokasi kerja yang dianggap terlalu jauh, keadaan sakit, serta ingin mengembangkan usaha. Namun, yang terpenting adalah hal ini adalah hal yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian Indonesia. Banyak dari mereka yang telah memenuhi syarat pensiun, sehingga pemberhentian diri mereka adalah keputusan yang wajar.

Selain itu, data yang diungkapkan oleh Zudan juga menunjukkan bahwa sebanyak 1.147 ASN mengundurkan diri karena beralih status dari PPPK (Pegawai Pemerintahan Pusat) Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu. Mereka harus melalui proses pengunduran diri terlebih dahulu sebelum bertugas di instansi baru. Namun, status kepegawaiannya masih tetap sebagai ASN.

Salah satu alasan yang cukup signifikan adalah karena banyak ASN yang telah berpindah status dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu. Mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum dapat bertugas di instansi baru. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Ahmad telah menyampaikan kabar tentang 2.722 ASN yang mengajukan pengunduran diri. Total ASN yang mengundurkan diri terdiri dari 1.197 PNS yang mengajukan pengunduran diri, lalu 1.146 PPPK paruh waktu, 227 PPPK, hingga 152 CPNS.

Kabarmundurnya ASN tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar dianggap sebagai keputusan individual semata. Negara telah mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit dalam proses rekrutmen, seleksi, hingga pengembangan kompetensi para pegawai. Kehilangan talenta bukan persoalan sepele karena negara telah banyak berinvestasi dalam proses rekruitmen dan pengembangan kapasitas individual mereka. Belum lagi fenomena ini bisa mengganggu stabilitas layanan publik karena proses rekruitmen pegawai baru membutuhkan waktu. Jadi, pengunduran diri ASN ini perlu dipahami dengan lebih dalam dan tidak boleh dianggap sebagai keputusan individual semata.

Analisis yang lebih dalam dari kejadian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong ASN untuk mengundurkan diri. Di antaranya adalah karena banyak ASN yang telah memenuhi syarat pensiun. Selain itu, juga karena banyak ASN yang mengundurkan diri karena beralih status dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu. Mereka harus melalui proses pengunduran diri terlebih dahulu sebelum dapat bertugas di instansi baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian diri ASN merupakan keputusan yang wajar dan tidak boleh dianggap sebagai keputusan individual semata.

Kutipan atau fakta penting dari kejadian ini adalah bahwa sebanyak 384 ASN yang benar-benar tercatat mengundurkan diri selama periode semester I-2026 ini. Terdiri dari 233 PNS dan 151 CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa pengunduran diri ASN tidaklah semulus seperti yang dibicarakan sebelumnya.