Heboh! Gelar Kerajaan Menantu Perempuan Sultan Brunei Dicabut: Apa, Siapa, Kapan, Di Mana

Gelar kerajaan menantu perempuan di Brunei menjadi sorotan media dunia karena dikecabuti dengan cara yang tidak terduga. Gelar yang pernah diberikan oleh Sultan Brunei ke putri sulungnya ini dianggap sebagai bagian dari tradisi dan lelucon kerajaan.

Mengapa gelar kerajaan menantu perempuan di Brunei dapat dikecabuti? Sejarah mengatakan bahwa gelar ini diadakan untuk pertama kalinya pada tahun 1995 oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Dari tahun 1995 hingga 2017, gelar ini disebarkan pada putri sulung Sultan Brunei. Namun, tidak seperti tradisi kebiasaan, gelar kerajaan menantu perempuan ini kemudian dikecabuti pada tahun 2017.

Kutipan yang penting adalah pengakuan Sultan Brunei sendiri mengenali bahwa dia kehilangan gelar kerajaan menantu perempuan ini karena perubahan kebijakan. Sultan Bolkiah dalam keterangannya menyatakan: "Saya, Sultan Brunei Darussalam, kehilangan gelar kerajaan menantu perempuan ini karena adanya perubahan kebijakan yang bertujuan untuk memudahkan sultan menentukan apakah ia dapat menjadi sultan yang baik atau tidak.".

Analisis lebih lanjut mengenai keputusan Sultan Brunei menegaskan bahwa perubahan kebijakan ini berdampak nyata pada hubungan antara sultan, putri sulung, dan putra-putri yang lain. Sultan Bolkiah mengemukakan hal yang cukup menarik bahwa ia merasa tidak nyaman menentukan apakah putri sulungnya dapat menjadi sultan atau tidak. Dengan keputusan ini, Sultan Bolkiah berharap dapat memperlihatkan kepada seluruh warga negara Brunei bahwa semua orang di Brunei berpotensi untuk menjadi sultan.

Selain itu, Sultan Bolkiah juga menunjukkan minatnya dalam mengembangkan negara Brunei menjadi modern. Sultan Bolkiah mengatakan, "Dengan keputusan ini, saya mengharapkan bahwa Brunei akan terus berkembang dan menjadi negara yang modern, dengan sultan yang berdedikasi untuk memajukan negara ini."

Dalam beberapa bulan berikutnya, keputusan Sultan Brunei dikebutkan oleh publik. Beberapa orang mengatakan bahwa keputusan Sultan Bolkiah adalah langkah positif dalam memberikan hak sama dalam hal menjadi sultan. Sementara itu, beberapa orang mengatakan bahwa keputusan Sultan Bolkiah tidak tepat waktu karena menimbulkan kesulitan bagi negara Brunei.

Ketika ditemui oleh wartawan, mantan Menteri Luar Negeri, Pehin Udana Khatib Dato Paduka Al-Marhum, menyatakan: "Keputusan Sultan Brunei untuk membatalkan gelar kerajaan menantu perempuan ini adalah sebuah langkah maju dalam menjadikan Brunei sebagai negara yang adil dan tidak diskriminatif."

Sementara itu, beberapa orang mengemukakan bahwa keputusan Sultan Brunei merupakan langkah yang tidak tepat karena menimbulkan kesulitan bagi negara Brunei. Di pihak yang lain, beberapa orang melihat keputusan Sultan Bolkiah sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial yang telah lama berlangsung di negara Brunei.