Hasto Soroti Perbedaan Nasib Maling Ayam dengan Febrie di Bali

Berikut adalah latar belakang peristiwa. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atau yang dikenal sebagai Hasto menyampaikan komentarnya setelah kasus Febrie yang dituduh sebagai mantan Jampidsus di Bali mendapatkan penanganan yang berbeda daripada maling ayam. Kasus Febrie yang saat ini merupakan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Indonesia terus mengundang pertanyaan dari masyarakat. Dengan tuntutan hukum yang ditujukan kepadanya, masyarakat berharap agar ada penyelesaian yang adil dan transparan. Namun, penanganan yang diterima Febrie dianggap tidak sesuai dengan standar hukum di Indonesia.

Berdasarkan catatan sejarah, mantan Jampidsus Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Januari tahun 2021. Dengan peran pentingnya di bidang penyelidikan, terutama dalam kasus pencucian uang dan korupsi, mantan Jampidsus diputuskan untuk tidak melakukan keputusan sengit terhadapnya. Meskipun ada tuduhan yang menunjukkan bahwa Febrie terlibat dalam aktivitas yang tidak pantas selama menjabat di posisi yang strategis. Sementara itu, maling ayam yang terlibat dalam kasus penjarahan berlangsung hingga kecil. Pada Mei tahun yang sama, 17 orang yang ditangkap dalam kasus maling ayam di Bali diputuskan untuk mendapatkan vonis pidana yang singkat.

Sementara itu, maling ayam di Bali terus menunjukkan perilakunya di media. Perempuan maling di Bali memilih untuk tidak mengakui kesalahan pada saat pengadilan, namun ia mengakui ketika ditanyakan oleh Polisi. Bahkan, beberapa kasus maling ayam menunjukkan hal yang sama. Dengan sanksi yang diterapkan terhadap mereka berbeda-beda dan terkesan singkat, banyak yang menanyakan adanya perbedaan penanganan antara kasus ini dengan kasus mantan Jampidsus.

Menurut sumber internal, perbedaan ini dianggap sebagai kesalahan sistem hukum yang ada di Indonesia. Di sisi lain, sejumlah warga Bali menyatakan bahwa penanganan kasus Febrie harus dilakukan secara profesional agar keadilan dijamin tercapai.

Prediksi ke depan yang dipaparkan, jika tidak segera ditangani, perbedaan penanganan yang ada dapat membuat sisa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia semakin rapuh. Menurut ahli hukum, jika kasus yang satu berjalan dengan cepat dan adil, maka sistem peradilan pun harus menindak sesuai dengan peraturan. Mereka pun berharap agar pemerintah akan menyelesaikan kasus ini dengan cepat agar penanganan yang ada nantinya menjadi lebih seimbang.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada dan menurut beberapa ahli, perbedaan penanganan yang ada ini dapat mengancam eksistensi hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan segera penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Banyak yang menilai bahwa ini adalah peluang untuk melihat kinerja hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Meskipun beberapa yang masih berpandangan bahwa mantan Jampidsus memliki hubungan yang kompleks, hal ini tidak dapat memotong hak dasar keadilan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, hal ini pun tidak menghentikan masyarakat untuk berusaha mencari keadilan.