Dokter Tifa Hadapi Tantangan Eksepsi: Ujung Kasus Ijazah Presiden Jokowi Dipertanyakan

Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, terdakwa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, siap menghadapi sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (23 Juli 2026). Dokter Tifa telah menegaskan bahwa ia akan berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan perjuangan moral, terlepas dari hasil sidang.

Dalam sidang hari ini, Majelis Hakim akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh tim hukum Dokter Tifa. Pakar hukum Henri Subiakto memprediksi bahwa ujung perkara ini hanya akan berputar pada upaya mempidanakan Dokter Tifa dan Roy Suryo, tanpa membuka ijazah Presiden Jokowi ke publik.

"SIDANG KE-4 DR TIFA. PENETAPAN EKSEPSI. Sikap Dokter Tifa. Eksepsi diterima, Alhamdulillah. Eksepsi ditolak, Bismillah. Di dalam sidang atau di luar sidang, tetap. Fastabiqul khairat. Amar ma'ruf nahi munkar. La haula wala quwwata ila billah," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (23/7).

Menurut Henri Subiakto, hanya ada dua kemungkinan, yaitu ijazah Jokowi tidak akan dibuka ke publik, dan akan berkutat pada upaya mempidanakan Roy Suryo dan Dokter Tifa. "IJAZAH TIDAK DIBUKA, ROY TIFA GAGAL DIPIDANA? Itulah akhir drama hukum yang terlalu kuat diintervensi politik. Keinginan rakyat ingin mengetahui kebenaran asli tidaknya ijazah tak akan terpenuhi," tulisnya di akun X pribadinya.

Henri Subiakto menilai bahwa Presiden Jokowi tidak akan hadir di pengadilan maupun menyerahkan ijazahnya untuk diteliti. Proses hukum hanya akan berkutat pada apakah Roy dan Dokter Tifa bisa dipidana atau tidak. Ia menjelaskan bahwa pasal utama terkait pencemaran nama baik sulit berjalan karena pelapor (Jokowi) tidak hadir. Sementara dakwaan pidana ITE yang dianggap melanggar Pasal 32 dan 35 dinilai sulit dibuktikan.

"Tanpa ada metadata, bukti elektronik yang valid, yang memperlihatkan perbuatan Roy atau Tifa dengan komputer menyasar dokumen milik pelapor hingga menubah ubah atau memanipulasi dokumen tersebut, maka tanpa bujti itu pasal 32 dan 35 UU ITE tidak bisa diterapkan," jelasnya. "Apalagi jika yang didakwakan hanya berdasar analisis dengan kata kata di TV. Karena ocehan atau omongan di TV itu bukanlah kejahatan terhadap komputer. Bukan pula manipulasi informasi elektronik," tandas Henri.

Mahasiswa yang mencetuskan kasus ini, Muhammad Roy Suryo, mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah meskipun putusan eksepsi ditolak. "Saya akan melanjutkan perjuangan saya untuk membongkar kebenaran tentang ijazah Presiden Jokowi," kata Roy di akun X pribadinya.

Dokter Tifa sendiri telah menegaskan bahwa ia tidak akan gentar meskipun putusan eksepsi ditolak. "Tidak ada yang bisa membuat saya gentar atau kecewa. Saya akan terus berjuang untuk kebenaran," kata Dokter Tifa.

Analisis pakar hukum Henri Subiakto menunjukkan bahwa ujung perkara ini hanya akan berputar pada upaya mempidanakan Dokter Tifa dan Roy Suryo, tanpa membuka ijazah Presiden Jokowi ke publik. "Saya tidak melihat ada harapan bagi Dokter Tifa dan Roy Suryo untuk membongkar kebenaran tentang ijazah Presiden Jokowi," kata Henri.

Sementara itu, masyarakat Indonesia telah memberikan dukungan besar kepada Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam perjuangan mereka untuk membongkar kebenaran tentang ijazah Presiden Jokowi. "Kita mendukung Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam perjuangan mereka untuk membongkar kebenaran tentang ijazah Presiden Jokowi," kata seorang netizen.

Kejadian ini dapat dihubungkan dengan kasus-kasus lain yang telah terjadi di Indonesia, seperti kasus suap dalam pengadilan maupun kasus korupsi di kalangan pejabat tinggi. Analisis pakar hukum menunjukkan bahwa kasus ini memiliki pola yang sama dengan kasus-kasus lain yang telah terjadi di Indonesia.

Telah beberapa bulan berlalu sejak kasus ini pertama kali muncul, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Mahasiswa yang mencetuskan kasus ini, Muhammad Roy Suryo, telah mengancam akan mengajukan gugatan ke presiden karena tidak ada penyelesaian yang jelas.

Penyelesaian Kasus Ijazah Presiden Jokowi tidak akan terjadi jika tidak ada penyelesaian yang jelas dari kasus ini. Maka, mahasiswa yang mencetuskan kasus ini dan para pengadilan harus berupaya mengatasi semua masalah yang terjadi.