Dewan Eropa Soroti Integritas FIFA Jelang Piala Dunia 2030

Dewan Eropa, organisasi hak asasi manusia terkemuka di Eropa, mempertanyakan integritas penyelenggaraan Piala Dunia dan mendesak FIFA memperkuat kerangka tata kelola untuk Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang diterbitkan beberapa jam sebelum final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di East Rutherford, Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, Alain Berset, memperingatkan bahwa sepak bola dunia tengah menghadapi ancaman baru yang berkaitan dengan pengaruh uang dan kekuasaan.

Menurut Alain Berset, krisis berikutnya telah dimulai dan memiliki dua nama: uang dan kekuasaan. Ia menyoroti keputusan FIFA yang menangguhkan sanksi terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang memungkinkan Balogun tampil pada laga perempat final melawan Belgia setelah adanya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berset menekankan bahwa ketika aturan dilanggar di bawah tekanan, setiap hasil diragukan. Ia juga menyebut pengaruh politik telah memasuki ranah sepak bola internasional karena sanksi terhadap seorang pemain dapat berubah di tengah turnamen setelah intervensi seorang kepala negara.

Kritik serupa datang dari UEFA yang menilai keputusan tersebut telah melampaui batas dalam penerapan aturan hukum olahraga. Hingga kini, FIFA disebut belum mempublikasikan alasan resmi di balik penangguhan sanksi tersebut. Selain itu, Dewan Eropa juga menyoroti kerja sama komersial FIFA dengan perusahaan pasar prediksi ADI Predictstreet senilai 150 juta dolar AS. Perusahaan tersebut diketahui baru berdiri sepekan sebelum perjanjian ditandatangani pada April 2026. FIFA juga memiliki sejumlah kerja sama komersial lain dengan industri perjudian selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Menurut Berset, pasar prediksi berpotensi membuka peluang praktik perdagangan orang dalam karena memungkinkan orang bertaruh pada berbagai momen pertandingan tanpa harus memengaruhi hasil akhir. Ia menekankan bahwa ini adalah pintu terbuka untuk kecurangan, dan Piala Dunia ini telah membuka pintu itu lebih lebar. Dalam suratnya, Berset turut menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti kewibawaan wasit yang dipertanyakan, tindakan rasis terhadap pemain, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik, hingga maraknya taruhan terhadap setiap aspek pertandingan pada Piala Dunia pertama yang diikuti 48 negara dengan total 104 pertandingan.

Dewan Eropa mengingatkan bahwa FIFA dan organisasi tersebut telah menandatangani kerja sama resmi pada tahun 2018 dengan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, integritas, keselamatan olahraga, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, organisasi tersebut meminta FIFA memastikan nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan menjelang Piala Dunia 2030. Dengan demikian, diharapkan Piala Dunia 2030 dapat menjadi contoh bagi penyelenggaraan event olahraga lainnya dalam mempertahankan integritas dan transparansi.

Analisis ini menunjukkan bahwa masalah integritas dalam sepak bola bukanlah isu baru, tetapi terus berkembang menjadi lebih kompleks dengan pengaruh uang, kekuasaan, dan tekanan politik. Oleh karena itu, sangat penting bagi FIFA dan organisasi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat mekanisme pengawasan guna mencegah praktik curang dan mempertahankan reputasi olahraga sepak bola. Pada saat yang sama, dukungan dari organisasi hak asasi manusia seperti Dewan Eropa dapat membantu meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa tujuan keselamatan dan keadilan dalam olahraga dapat tercapai.

Penyelenggaraan Piala Dunia 2030 di Spanyol, Portugal, dan Maroko nantinya diharapkan dapat menjadi acara yang sukses dan bermakna, tidak hanya dari segi olahraga, tetapi juga dalam mendemonstrasikan komitmennya terhadap integritas dan prinsip olahraga yang sehat. Dengan adanya kecaman dari Dewan Eropa dan organisasi lainnya, diharapkan FIFA dan pihak terkait akan lebih serius dalam meningkatkan standar integritas dan memperkuat sistem pengawasan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional menjadi sangat penting dalam memantau dan mendukung upaya penyelenggaraan event olahraga yang bersih dan adil.